Back to top

Penerapan Syariat Allah dan Kaitannya Dengan Status Negara

123918833b4d3525e1ace0b5498e7db2d10e2ebcMasalah tahâkum (berhukum) dengan selain syariat Allah telah menjadi  perbincangan para ulama dan penuntut ilmu dari sejak lama. Sah-sah saja membicarakannya dalam konteks kajian ilmiah dan upaya mencari kebenaran. Namun disayangkan, perbincangan tentangnya tidak jarang mengarah kepada perdebatan yang cukup panas dan menyimpang dari koridor ilmiah, sehingga juga berdampak pada tercerai-berainya ikatan persaudaraan sesama muslim.

Menurut Syaikh Shaleh bin Abdulaziz Ali Syaikh hafidzahullah, salah satu kesalahan dalam memahami masalah ini adalah, sebagian orang menjadikan masalah ini hanya terkait dengan satu bentuk saja. Padahal, ada beberapa bentuk berhukum dengan selain syariat Allah dan masing-masing tidak sama status hukumnya. Beliau kemudian merincinya dalam kondisi-kondisi berikut:

  1. Musyarri’. Yaitu orang yang membuat hukum dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Orang yang seperti ini dihukumi kafir.
  1. Hâkim yang melaksanakan tasy. Dalam menghukuminya ada perincian. Jika hanya satu kali atau dua kali ia berhukum dengannya, bukan menjadi kebiasaannya, maka ia dihukumi sebagai ahli maksiat, tidak dihukumi kafir kecuali dengan istihlâl (meyakini kehalalannya). Adapun seorang hakim yang senantiasa berhukum dengan selain syariat Allah dan mengharuskan orang-orang untuk berhukum dengannnya, sebagian para ulama ada yang mengkafirkannya dan sebagian lain tetap tidak kecuali dengan istihlâl.
  1. Mutahâkim. Yaitu seorang warga sipil yang menempuh upaya hukum terkait dengan persengketaannya dengan seseorang. Yang seperti ini juga ada rinciannya. Jika ia melakukannya dengan dasar kerelaan dan keyakinan bahwa berhukum dengannya sesuatu yang diperbolehkan, maka ia kafir. Namun jika ia sebenarnya tidak menginginkannya dan terpaksa melakukannya, maka ia tidak kafir. Dalam keadaan tertentu bahkan diperbolehkan. Sebagian para ulama tetap berpendapat tidak boleh walaupun kebenaran bersamanya.
  1. Daulah. Yaitu negara yang berhukum dengan selain syariat Allah. Dalam menghukumi status negara seperti ini juga ada rinciannya. Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam Fatawanya. Intinya, kufur terhadap undang-undang itu wajib. Pelaksanaan undang-undang selain syariat Allah di sebuah Negara, jika ia bersifat tersembunyi dan dengan intensitas yang sedikit, maka negara tersebut berstatus negara Islam. Namun apabila bersifat nampak dan dominan, maka negara tersebut dihukumi negara kafir.

(Lihat At Tamhîd Syarh Kitâb At Tauhîd, hal. 409 – 412)

One Response to Penerapan Syariat Allah dan Kaitannya Dengan Status Negara

  • Hukum yang dibuat oleh manusia itu adalah hukum yang kufur, hukum Allah lah yang patut untuk kita jalankan sebagai umat muslim. Karena kita hanya tunduk kepada Allah, bukan yang lain.
    salam transparan.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Info Penerimaan Pesantren

  • Terbanyak Dibaca

  • Akhlak

  • Kisah

  • Tafsir

  • Tulisan Baru

  • Keluarga

  • Dakwah

  • Info